Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan. Pembaharuan undang undang pemberantasan tindak pidana. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 27 desember 2002. Dengan berlakunya undangundang ini pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun. Undangundang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri. Pengertian tindak pidana korupsi kanal pengetahuan.
Ancaman hukuman seumur hiduo atau paling lama 20 duapuluh tahun atau paling singkat 4 empat tahun dan denda paling sedikit rp. Uu ini kerap dipakai aparat dalam menjerat korporasi. Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Keempat unsur tindak pidana korupsi pada pasal 2 uu no. Hakim mempertimbangkan pengembangan dari pasal 20 uu tipikor sehingga dimasukan juga pendapat ahli serta pemeriksaan bahwa.
Menganalisa pasal korupsi suap yang dikenakan kepada. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12. Kedua, adanya kekeliruan yang mendasar seperti pengaturan delik yang diatur dua kali, contoh pasal 5 ayat 2 dan pasal 11c uu 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 yang samasama mengatur mengenai pegawai negeri yang menerima suap. Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi. Dua ahli hukum ini bongkar kelemahan pasal 2 dan 3 uu tipikor. Pasal i beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4433 diubah sebagai. Anda bisa download gratis undangundang ini dalam bentuk file pdf, dan anda juga bisa membaca undangundang ini secara online. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Peraturan mahkamah agung nomor tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31. A criminal act of corruption is a criminal act as defined by law no. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh b adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 uu no. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau. Pasal 1 angka 1 undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2002, menyebutkan. Indonesia saat ini undangundang nomor 31 tahun 1999 jo.
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Melawan hukum, memperkaya diri orangbadan lain yang merugikan keuanganperekonomian negara pasal 2. Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh undangundang nomor 20 tahun 2001. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Di indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam undangundang no. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, uu no. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Pasal 20 uu no 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no.
Terutama menyangkut frasa dapat merugikan keuangan negara di kedua pasal tersebut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Khusus untuk yang online sudah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undangundang. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang republik indonesia nomor 51 tahun 2009. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 empat tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling sedikit rp.
Tahun dan paling lama 6 enam tahun dan atau denda paling sedikit rp 50. Sering kita mempertanyakan apakah perbedaan antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 uu tipikor. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi menurut uu tipikor islam cendekia. Undangundang republik indonesia nomor 31 republik indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by.
777 836 1222 279 794 1513 488 1378 549 400 882 620 1335 978 251 22 1027 362 600 826 272 628 1442 588 1024 558 157 703 1359 809 1090 1212 474 1370 803 1446 119 909 725 451 445